Jakarta, 19 Agustus 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat pengukuran kinerja infrastruktur di Tanah Air, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo
menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mengevaluasi
dampak setiap program yang dijalankan. Menurutnya, data dan analisis akurat
dari BPS akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan di masa depan.

Kerja sama antara Kementerian PU
dan BPS merupakan langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program
pembangunan. Dengan dukungan analisis BPS, Kementrian PU ingin memastikan
sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur utama yang akan diperkuat adalah
Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah indikator untuk menilai
efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU menargetkan
penurunan angka ICOR hingga di bawah 6 sebagai sasaran utama dalam lima tahun
ke depan.

Target tersebut merupakan bagian
dari visi besar “PU608”, yaitu ICOR di bawah 6, angka kemiskinan mendekati 0
persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

“PU608 sejalan dengan Asta Cita sesuai
arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat
kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR
sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” jelas Menteri Dody di
Jakarta, Selasa (19/8).

Sebagai mitra strategis, Kepala BPS
Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh
upaya tersebut. BPS akan membantu memperkaya metodologi analisis ICOR
agar lebih presisi serta melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi program
Kementerian PU secara berkala.

“Sektor konstruksi adalah
sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, penguatan ICOR penting untuk memastikan setiap rupiah belanja
infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan,” tegas Amalia.

Langkah strategis ini diambil di
tengah optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada triwulan II 2025
tercatat sebesar 5,12 persen. Menteri Dody berharap, dengan kebijakan yang
lebih terukur, target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen pada 2025 dapat
tercapai.

Dengan demikian, sinergi antara
Kementerian PU dan BPS ini menjadi fondasi penting untuk mengukur efektivitas
setiap program pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mampu
menurunkan angka ICOR, tetapi juga memastikan setiap investasi infrastruktur
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat