JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan skema subsidi kendaraan listrik berbasis nikel yang rencananya mulai bergulir pada Juni 2026 dengan alokasi 200 ribu unit untuk motor dan mobil listrik.

Kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa PPN DTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC), PPN DTP sebesar 40% untuk mobil listrik dengan baterai selain nikel, serta subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit.

Skema ini dinilai lebih selektif dibanding kebijakan sebelumnya. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengarahkan insentif secara berbeda antara kendaraan berbasis nikel dan non-nikel — termasuk mulai mengurangi insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).

“Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” kata Fahmi.

Relevansi kebijakan ini tercermin dari struktur pasar kendaraan listrik Indonesia yang tengah tumbuh pesat.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP), yang mana teknologi dan bahan bakunya belum diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan data wholesales GAIKINDO yang diolah, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3% dari total pasar pada 2024, sementara kendaraan berbasis NMC hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7%.

Pada 2025, dominasi LFP mulai sedikit menurun, namun masih menguasai pasar dengan 88.344 unit atau 77,2%. Sementara kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8%.

Pertumbuhan NMC tercatat jauh lebih cepat, yakni melonjak 177,6% sepanjang 2025, dibanding LFP yang tumbuh 88,7%.

Artinya, pertumbuhan pasar kendaraan listrik Indonesia saat ini masih memiliki ruang yang sangat besar untuk mengoptimalkan kekuatan sumber daya domestik yang dimiliki.

Di titik ini, urgensi kebijakan subsidi berbasis nikel menjadi tidak terhindarkan.

Fahmi mengingatkan bahwa jika pasar kendaraan listrik Indonesia terus tumbuh tetapi lebih banyak didominasi teknologi LFP, maka potensi nilai tambah industri berisiko mengalir ke luar negeri.

“Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Fahmi menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional.

Berbeda dengan LFP, teknologi NMC dinilai lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Menurut Fahmi, di samping subsidi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu semakin proaktif memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik yang mandiri.

Ia menambahkan, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional.

Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global.

Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional serta menggandeng investor luar negeri yang memiliki teknologi dalam pengembangan industri baterai berbasis NMC.

Menurutnya, konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak berhenti sebagai pasar bagi produk impor, tetapi menjadi fondasi bagi kemandirian industri baterai nasional.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES