Jakarta, 16 Juli 2026 – Pusat
Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri sukses
menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) di Hotel Horison, Menteng, Kota
Jakarta Pusat. Diskusi strategis ini mengangkat tema “Penguatan Peran
Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Cek Kesehatan Gratis”, sebuah
langkah nyata untuk memastikan hasil skrining kesehatan massal nasional dapat
ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kepala Pusat
Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si,
menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak boleh berhenti pada
tahap pemeriksaan dan deteksi dini semata. Forum ini dirancang khusus untuk
merumuskan rekomendasi kebijakan yang kuat agar pemerintah daerah mampu
membangun keterhubungan layanan yang kokoh dari fasilitas primer hingga ke
pelayanan rujukan.

“Besarnya temuan kasus faktor
risiko kesehatan dari program CKG memerlukan sistem pelayanan yang menjamin
kesinambungan layanan. Peran pemerintah daerah dan optimalisasi Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) menjadi kunci utama agar masyarakat mendapatkan penanganan
medis yang cepat, tepat, dan efektif,” ujar Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si.

Tidak hanya
dari perspektif birokrasi pemerintahan, forum ini juga memperkaya sudut pandang
melalui analisis tren makro yang disampaikan oleh CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono T.. Ia membedah analisis potensi respon publik terhadap jalannya program kesehatan gratis tersebut serta
perkembangan industri kesehatan terkini yang dapat disinergikan dengan
kebijakan pemerintah daerah.

Selain paparan
tersebut, kegiatan ini turut menghadirkan jajaran narasumber ahli dari berbagai
instansi lintas sektoral serta pemerintah daerah untuk memberikan pandangan
komprehensif terkait tata kelola, kebijakan fiskal, hingga implementasi taktis
di lapangan. Para narasumber yang hadir dan membagikan perspektifnya dalam
forum ini adalah:

· Wali Kota Pekalongan – Bapak H.
Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M.

· Wakil Wali Kota Bekasi – Bapak
Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.

· Direktur Tata Kelola Pelayanan
Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan – Ibu dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.

· Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah (SUPD) III – Bapak Fauzan Hasan, S.STP, M.Si.

· CEO Elektrik Rakyat Indonesia
(ERI) – Bapak M. Divo Kartono.

· Direktur Eksekutif Komite
Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) – Bapak Ahmad Safrudin.

· Kepala Dinas Kesehatan Kota
Pekalongan – Ibu Puji Winarti, S.KM, M.Kes.

· Perencana Ahli Madya
Kementerian PPN/Bappenas – Renova Gloria Montesori Siahaan, SE. MSc.

· Analisis
Kuangan Negara Ahli Muda – Bapak Imam Yuwono, SE.

Melalui pelaksanaan FDA ini,
dihasilkan rumusan strategi, pengumpulan praktik baik, serta rekomendasi
kebijakan strategis. Output tersebut akan diserahkan sebagai bahan masukan bagi
pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang terintegrasi,
efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES