Kebijakan DP 0% Berlaku, BRI Finance Sambut Positif Dengan Terapkan Strategi Selektif

JAKARTA, 21 Januari 2026 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2025 berupa izin relaksasi uang muka (Down Payment/DP) 0% bagi perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu. PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”), sebagai bagian dari BRI Group, menyambut positif diterbitkannya peraturan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menstimulasi permintaan di pasar otomotif, terutama bagi konsumen yang memiliki keterbatasan uang muka namun memiliki kapasitas pembayaran yang memadai. BRI Finance menilai kebijakan ini berpotensi menjaga momentum pemulihan industri otomotif di tengah kondisi pasar yang masih menantang. 

Meskipun menyambut baik stimulus tersebut, BRI Finance menekankan bahwa implementasi DP 0% akan dijalankan secara sangat selektif. Perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dengan kualitas aset (NPL) dan keberlanjutan kinerja keuangan. 

Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menyatakan bahwa penguatan manajemen risiko menjadi kunci utama dalam penerapan kebijakan ini. “BRI Finance mengelola risiko pembiayaan pada penerapan DP 0% dengan memperkuat seleksi debitur melalui penilaian kelayakan yang lebih ketat, penyesuaian skema pembiayaan, serta pengendalian tenor dan plafon pembiayaan, khususnya untuk pembiayaan multiguna atau konsumtif,” ujar Wahyudi. 

Beliau juga menambahkan bahwa perusahaan akan melakukan pemantauan portofolio secara berkala. “Kami memastikan pertumbuhan pembiayaan tetap terjaga selaras dengan kualitas aset dan profil risiko yang dapat diterima oleh perusahaan,” tegasnya. 

BRI Finance memproyeksikan segmen kendaraan roda empat sebagai segmen yang paling potensial dalam pemanfaatan kebijakan ini. Namun segmen roda dua juga tidak kalah selektif, terutama untuk kebutuhan produktif, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama jika terjadi risiko peningkatan gagal bayar. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, penyesuaian skema pembiayaan, dan pemantauan berkelanjutan menjadi pilar utama agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan. 

*** 

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES

  • Related Posts

    Harga Emas Berpeluang Rebound, Ini Level yang Perlu Dicermati Investor

    Harga emas dunia berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari Selasa (9/6) setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dari tekanan yang membebani pasar dalam beberapa sesi terakhir. Meski secara umum tren yang lebih…

    Waspadai Penyalahgunaan Data Pribadi saat Registrasi Paylater, Kenali Modus dan Cara Menghindarinya

    Layanan Paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) semakin menjadi pilihan masyarakat karena kegunaannya yang praktis dan cepat. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga transaksi digital, layanan ini membantu masyarakat…

    You Missed

    Harga Emas Berpeluang Rebound, Ini Level yang Perlu Dicermati Investor

    Harga Emas Berpeluang Rebound, Ini Level yang Perlu Dicermati Investor

    Waspadai Penyalahgunaan Data Pribadi saat Registrasi Paylater, Kenali Modus dan Cara Menghindarinya

    Waspadai Penyalahgunaan Data Pribadi saat Registrasi Paylater, Kenali Modus dan Cara Menghindarinya

    Tangkap Peluang Pertumbuhan EV, BRI Finance Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan

    Tangkap Peluang Pertumbuhan EV, BRI Finance Perkuat Pembiayaan Berkelanjutan

    Resmikan Kerja Sama dengan Kejari Samarinda, BRI Finance Perkuat Tata Kelola GCG

    Resmikan Kerja Sama dengan Kejari Samarinda, BRI Finance Perkuat Tata Kelola GCG

    CYBER REVOLUTION SUMMIT, 23rd JUNE 2026 – NOVOTEL MANILA ARANETA CITY, PHILIPPINES

    CYBER REVOLUTION SUMMIT, 23rd JUNE 2026 – NOVOTEL MANILA ARANETA CITY, PHILIPPINES

    P.A. Properties, DHSUD, and Pag-IBIG award homes to 4PH Beneficiaries in Lipa, Batangas, Strengthen push for affordable housing

    P.A. Properties, DHSUD, and Pag-IBIG award homes to 4PH Beneficiaries in Lipa, Batangas, Strengthen push for affordable housing