Jombang – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) turut mendukung percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pemantauan kesiapan koperasi dan penguatan koordinasi di daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memastikan koperasi dapat beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi desa.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna bersama Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin, turut serta memantau penguatan operasional KDKMP di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Jakarta.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP dengan melibatkan jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pasokan barang subsidi bantuan pemerintah, pemantauan serentak 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional di lapangan. “Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya.

Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan barang subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Penguatan ekosistem pangan nasional merupakan bagian dari upaya Holding Perkebunan Nusantara, mendukung agenda strategis pemerintah. Keterlibatan jajaran Direksi PTPN dalam pemantauan KDKMP menjadi bagian dari koordinasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pemerintah. Sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan kesiapan sarana dan kebutuhan operasional koperasi.

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko tersebut akan memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti berbagai kendala agar KDKMP dapat beroperasi serta melayani kebutuhan masyarakat.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES