Pidie Jaya, Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan infrastruktur jalan nasional pasca-banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas strategis telah kembali terhubung dan dapat dilalui, meski dengan pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif di beberapa titik.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan darurat pascabencana adalah prioritas utama untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. “Fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan mencegah isolasi masyarakat. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor, kami pastikan penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Menteri Dody.

Salah satu pencapaian signifikan adalah penyelesaian penanganan oprit Jembatan Meureudu di Ruas Meureudu – Batas Kabupaten Pidie Jaya/Bireuen. Jembatan yang sempat mengalami keruntuhan oprit telah kembali berfungsi normal sejak 12 Desember 2025 setelah proses penimbunan dan perbaikan intensif oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Saat meninjau lokasi, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, menyatakan bahwa perbaikan darurat ini merupakan langkah awal untuk memulihkan konektivitas kawasan. “Ke depan, diperlukan solusi jangka menengah dan panjang, seperti pembangunan duplikasi jembatan, untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana serupa,” ujar Sekjen Wida.

Lebih lanjut, Sekjen Wida meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh untuk segera melakukan normalisasi Sungai Meureudu. Langkah ini penting untuk mengurangi sedimentasi, mengendalikan banjir, dan melindungi infrastruktur jalan serta jembatan di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Adapun Progress Pemulihan Ruas Jalan Nasional di Aceh yaitu Ruas Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen: Telah fungsional penuh. Ruas Batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara – Kota Langsa sudah dapat dilalui setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Langsa – Kota Kuala Simpang sudah apat dilalui setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang – Batas Provinsi Sumatera Utara telah  berfungsional untuk semua kendaraan (akses sinyal terbatas). Ruas Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara  telah terhubung via Jembatan Bailey di Awe Geutah (akses terbatas sejak 19 Desember 2025).

Pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Krueng Tingkeum ditargetkan selesai 27 Desember 2025. Ruas Kota Bireuen – Batas Bener Meriah telah erhubung sejak 18 Desember 2025 berkat Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane dan penanganan longsoran. Ruas Genting Gerbang – Celala – Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah berfungsional sejak 24 Desember 2025. Dan Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren, Blangkejeren – Batas Aceh Tenggara, dan Kota Kutacane – Batas Sumatera Utara dimana Semua telah terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun empat.

Pemulihan infrastruktur ini menunjukkan komitmen Kementerian PU dalam menjamin konektivitas dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana. Upaya berkelanjutan akan difokuskan pada penanganan sungai dan peningkatan ketahanan infrastruktur untuk mitigasi bencana di masa depan.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES