ACEH, 13 Januari 2026 – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penanganan bencana banjir bandang tidak cukup hanya dilakukan di bagian hilir, melainkan harus menyentuh sumber persoalan di wilayah hulu sungai.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dody
saat meninjau proses pemulihan infrastruktur di Aceh Tenggara, Minggu
(11/1/2026). Ia menilai pembangunan infrastruktur pengendali sedimen (sabo
dam) dan check dam merupakan salah satu solusi masa depan
untuk menahan material kayu, batu, dan sedimen agar tidak terbawa aliran sungai
saat hujan deras.

“Penanganan banjir bandang harus dimulai
dari hulu. Sabo dam berfungsi sebagai penangkap material
sehingga aliran air ke hilir bisa lebih terkendali dan tidak merusak
infrastruktur,” ujar Menteri Dody.

Guna memperkuat sistem pengendalian banjir di
wilayah hulu, Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam dan sabo
dam di wilayah Aceh. Aceh membutuhkan sekitar 30 hingga 40 titik
lokasi dam, terutama di daerah rawan banjir bandang di Aceh Tenggara dan hulu
Sungai Alas. Pembangunan ini ditargetkan terlaksana secara bertahap dengan
percepatan pada lokasi-lokasi prioritas.

Menteri Dody menekankan bahwa perbaikan
infrastruktur konektivitas, seperti jembatan, tidak akan efisien tanpa
pengendalian di hulu.

“Kalau kita mau membangun jembatan,
tidak bisa hanya membangun di titik ini saja. Harus dibarengi dengan
pembangunan sabo dam di hulunya agar lebih efisien dan
berkelanjutan. Sabo dam ini berfungsi sebagai penangkap material agar tidak
turun ke hilir,” ungkap Menteri Dody.

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Dody
meninjau langsung Jembatan Pantai Dona yang membentang di atas Sungai Alas.
Jembatan ini merupakan akses vital penghubung tiga kecamatan, yakni Kecamatan
Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahmah.

Menteri Dody telah menginstruksikan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk mempercepat penanganan jembatan
tersebut dengan sistem kerja paralel.

“Saya minta dikerjakan siang dan malam
dari dua sisi. Mudah-mudahan dalam waktu 2–3 bulan sudah bisa selesai dan
kembali difungsikan,” ujar Menteri Dody.

Selain Jembatan Pantai Dona, Menteri Dody
juga meninjau Jembatan Mbarung di Kecamatan Babussalam yang terdampak bencana
pada 27 November 2025 lalu. Jembatan ini memiliki peran penting dalam menopang
perekonomian masyarakat setempat karena menghubungkan empat kecamatan: Lawe
Alas, Tanoh Alas, Babul Rahmah, dan Darul Hasanah.

Selain infrastruktur konektivitas, Menteri PU
juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas kesehatan yang berada di zona
merah rawan bencana. Saat meninjau Puskesmas Jambul Alam, Menteri Dody menilai
lokasi puskesmas saat ini sudah tidak ideal karena berada dekat dasar sungai
dan berisiko tinggi.

“Puskesmas ini memang sudah
direkomendasikan untuk direlokasi dari kawasan sungai ke lokasi yang lebih
aman. Kita akan lihat kondisi lahannya dan menyiapkan pembangunan di tempat
baru agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin,” jelasnya.

Melalui rangkaian peninjauan ini, Menteri PU
menegaskan bahwa dalam melakukan pemulihan pascabencana kementeriannya tidak
sekadar melakukan penanganan darurat, tetapi membangun sistem perlindungan
infrastruktur yang tangguh guna mengurangi risiko bencana serupa di masa
mendatang.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja,
Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo
Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES