Jakarta, 13 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November 2025 lalu. Fokus utama penanganan saat ini adalah percepatan mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey sebagai solusi darurat guna memulihkan konektivitas antarwilayah yang sempat terputus. Langkah ini diambil untuk memastikan akses logistik, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar karena berdampak langsung pada denyut nadi ekonomi dan sosial masyarakat.

“Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan pemetaan lapangan oleh Kementerian PU, bencana hidrometeorologi ini mengakibatkan putusnya 15 unit jembatan di sejumlah ruas jalan nasional. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, Kementerian PU menetapkan kebutuhan jembatan Bailey sebanyak 18 unit untuk memperbaiki seluruh jembatan yang putus di Provinsi Aceh. Saat ini, sebanyak 8 unit telah tersedia dan terpasang di lokasi prioritas, sedangkan 10 unit sisanya sedang dalam tahap produksi dan pengiriman.

Pemasangan jembatan Bailey difokuskan pada jalur-jalur strategis yang menghubungkan pesisir, dataran tengah, hingga pedalaman Aceh.

Di wilayah Bireuen – Bener Meriah – Aceh Tengah, jembatan Bailey dipasang di sejumlah lokasi yaitu: Teupin Mane, Alue Kulus, Weihni Enang-enang, Weihni Rongka, Timang Gajah, Weihni Lampahan, dan Jamur Ujung.

Kebutuhan jembatan Bailey juga tersebar di lintas Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning, meliputi Jembatan Krueng Pelang, Jeurata, dan Titi Merah, serta di ruas Simpang Uning–Uwaq pada Jembatan Lenang.

Sementara itu, di wilayah Gayo Lues hingga Aceh Tenggara dan Kutacane, jembatan Bailey dibutuhkan pada Jembatan Lawe Penanggalan, Lawe Mengkudu, serta dua titik badan jalan putus pada ruas Blangkejeren–batas Gayo Lues/Aceh Tenggara.

Guna memenuhi kebutuhan mendesak ini, Kementerian PU mendatangkan jembatan Bailey dari berbagai lokasi. Sebanyak 10 unit jembatan tambahan dimobilisasi dari luar daerah, antara lain 1 unit dari BPJN Riau, 6 unit dari BBPJN Kalimantan Timur, 2 unit dari Depo Citeureup, dan 1 unit dari BPJN Jambi. Sejumlah BUMN Karya juga membantu pemenuhan kebutuhan jembatan Bailey, antara lain: 5 unit diproduksi oleh Adhi Karya, 3 unit oleh Hutama Karya, dan 1 unit oleh Nindya Karya.

Proses pengiriman logistik jembatan terus dipantau secara intensif. Salah satunya adalah pengiriman dari Balikpapan menuju Lhokseumawe. Hingga 13 Desember 2025 pukul 09.00 WITA, tim di Gudang BPJN Kalimantan Timur telah memilah 3 set jembatan Bailey. Sebanyak 2 set telah dimuat ke dalam 8 truk, dan 1 set lainnya sedang bergerak menuju Pelabuhan Kariangau.

Sesampainya di pelabuhan, komponen jembatan disusun ke dalam 2 unit kontainer 40 feet dan 10 unit kontainer 20 feet menggunakan sejumlah alat berat, antara lain crane, flatbed truck, dan forklift untuk mempercepat proses muat.

Selain jembatan darurat, Kementerian PU juga telah menerjunkan armada alat berat dalam jumlah besar. Tercatat, sebanyak 166 unit alat berat telah bekerja di Provinsi Aceh untuk mendukung penanganan pascabencana. Dukungan alat berat ini juga diperkuat oleh kolaborasi dengan BUMN Karya seperti ADHI Karya, Hutama Karya, PT PP, WIKA, Nindya Karya, Waskita Karya, serta BAP.

Menteri Dody memastikan seluruh unit teknis Kementerian PU akan terus bekerja dan memantau progres mobilisasi dan pemasangan jembatan Bailey. Termasuk memastikan penanganan darurat infrastruktur di Aceh berjalan efektif hingga kondisi segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES