PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengelola terminal nonpetikemas, menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah pemerintah mewujudkan 19 juta lapangan kerja baru melalui pelaksanaan program magang yang memberikan pengalaman kerja nyata bagi generasi muda Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Induksi Magang Nasional Kemnaker Batch 2 yang digelar pada Senin (24/11).

Kegiatan induksi berlangsung di Kantor Pusat Pelindo Multi Terminal di Medan yang diikuti oleh 46 peserta magang dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengenal langsung dunia kerja di industri kepelabuhanan yang dinamis dan strategis.

Melalui sesi induksi ini, para peserta diperkenalkan pada profil perusahaan, proses bisnis industri terminal nonpetikemas, budaya kerja, serta peran strategis perusahaan dalam mendukung rantai logistik nasional. Selain itu juga diberikan pembekalan mengenai hak, kewajiban, etika, dan aturan selama magang, sehingga seluruh peserta siap menjalani program secara profesional dan bertanggung jawab.

Direktur SDM Pelindo Multi Terminal, Edi Priyanto, menegaskan bahwa program magang ini bukan hanya pemenuhan kebutuhan administrasi atau formalitas, melainkan kesempatan berharga bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja.

“Kesempatan magang ini adalah awal penting dalam perjalanan profesional para peserta. Tidak semua orang mendapatkan peluang seperti ini karena proses seleksinya ketat, sehingga kesempatan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Di era yang terus berubah, pengalaman langsung di dunia kerja akan membentuk karakter, kemampuan beradaptasi, dan profesionalisme yang tidak didapatkan hanya dari teori kampus,” ujar Edi.

Melalui rangkaian program magang ini, Pelindo Multi Terminal menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung pengembangan talenta muda dan menyiapkan generasi profesional yang siap berkarya di sektor maritim dan logistik—industri yang terus berkembang dan memegang peran penting dalam konektivitas nasional.