Bogor, 17 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mempercepat pembangunan sistem tanggul Sungai Ciliwung yang dilaksanakan secara bertahap. Komitmen nyata ini merupakan kelanjutan dari cetak biru (Master Plan) pengendalian banjir yang telah digagas sejak tahun 1973 dan terus dimutakhirkan sesuai dinamika tata ruang perkotaan Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan tanggul Ciliwung merupakan infrastruktur strategis yang pengerjaannya harus diakselerasi demi mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman padat penduduk.

“Pengendalian banjir membutuhkan sistem yang bekerja menyeluruh. Pembangunan tanggul Ciliwung menjadi prioritas agar masyarakat di sepanjang sungai mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” ujar Menteri Dody.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane, David Partonggo Oloan Marpaung, menjelaskan bahwa konstruksi tanggul difokuskan pada titik-titik ruas prioritas yang memiliki kerentanan tinggi terhadap luapan sungai.

Dalam paparan capaian pembangunan di Bendungan Ciawi, Bogor, Kepala BBWS Ciliwung–Cisadane menjelaskan bahwa panjang keseluruhan tanggul yang akan dikerjakan mencapai sekitar 33,69 km, dengan rincian 17,14 km sudah terbangun dalam periode 2013–2024 dan 200 m akan diselesaikan melalui pekerjaan lanjutan pada tahun 2025.

Selain capaian tersebut, BBWS Ciliwung-Cisadane juga menyiapkan paket pekerjaan tanggul baru yang akan dilaksanakan pada periode 2026–2029, mencakup beberapa kelurahan prioritas seperti Manggarai, Kampung Melayu, Bidara Cina, Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, hingga Tanjung Barat. Total panjang tanggul yang masuk dalam rencana konstruksi lanjutan mencapai 16,55 km sesuai tabel perencanaan yang telah disusun.

“Ruas-ruas ini berada di zona kritis yang selama ini sering terdampak luapan. Dengan pembangunan tanggul permanen, risiko genangan dapat ditekan secara signifikan,” jelas David.

Selain pembangunan fisik (structural), pengendalian banjir Sungai Ciliwung juga diperkuat dengan pendekatan non-fisik (non-structural) melalui sistem pemantauan modern. BBWS Ciliwung-Cisadane kini mengoperasikan Command CenterPengendalian Banjir yang terintegrasi. Fasilitas ini dilengkapi dengan CCTV pemantau kondisi sungai secara real-timedan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini). Teknologi ini berfungsi vital untuk kesiapsiagaan darurat bencana.

“Melalui sistem peringatan dini, kami dapat memproyeksikan potensi banjir, durasi genangan, hingga wilayah terdampak. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi peningkatan debit di Ciliwung,” ungkap David.

Melalui kombinasi percepatan infrastruktur tanggul dan teknologi monitoring mutakhir ini, Kementerian PU memastikan sistem pengendalian banjir di Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya berjalan lebih efektif, adaptif, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES