Aceh, 18 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bekerja cepat memulihkan konektivitas pascabencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Berkolaborasi dengan TNI dan BUMN Karya, Kementerian PU fokus pada percepatan pembangunan dan pemasangan jembatan darurat (Bailey) di lima lokasi vital sepanjang koridor penghubung Pidie–Takengon hingga ruas nasional Banda Aceh–Medan.

Pemasangan jembatan Bailey di lima titik itu menjadi kunci utama untuk membuka kembali akses wilayah yang sempat terisolasi, khususnya di lintas tengah Aceh, akibat kerusakan parah pada infrastruktur jembatan dan badan jalan.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan konektivitas ini merupakan prioritas utama pemerintah mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Atas arahan Bapak Presiden, seluruh sumber daya Kementerian PU bergerak maksimal untuk memastikan akses darat dapat segera pulih. Kami terus bekerja karena ini menyangkut mobilitas warga, distribusi bantuan, dan aktivitas pemulihan di lapangan,” ujar Menteri Dody.

Upaya penanganan pada lima jembatan utama ini saling berkaitan satu sama lain dalam membuka jalur distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Kelima jembatan tersebut adalah Jembatan Jeurata, Krueng Pelang, Titi Merah, Krueng Tingkeum, dan Krueng Beutong.

Sebagai langkah awal pemulihan konektivitas, Kementerian PU memprioritaskan perbaikan pada Jembatan Jeurata di Kabupaten Aceh Tengah yang menghubungkan Kabupaten Pidie dengan Kota Takengon. Pada jembatan ini tidak dilakukan pemasangan Bailey, melainkan penanganan berupa penimbunan oprit agar segera dapat difungsikan. Berfungsinya kembali Jembatan Jeurata akan membuka akses ke lokasi jembatan lain di jalur lintas tengah Aceh yang masih terputus.

Setelah Jembatan Jeurata pulih, Kementerian PU akan mengirimkan material dan alat berat melewati jembatan ini untuk menangani Jembatan Krueng Pelang (panjang 24 meter) dan Jembatan Titi Merah (panjang 48 meter). Pada kedua jembatan ini Kementerian PU akan memasang jembatan Bailey. Saat ini, penanganan kedua jembatan ini belum dapat dilakukan karena mobilisasi material dan alat berat masih tertahan di Jembatan Jeurata yang sedang dalam perbaikan.

Sementara itu, progres perbaikan terlihat pada Jembatan Krueng Tingkeum (panjang 63 meter) di kawasan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Jembatan yang menjadi urat nadi utama Jalan Nasional Banda Aceh–Medan ini sedang dalam tahap pemancangan pilar baja dan penggeseran jembatan Bailey. Percepatan perbaikan di titik ini sangat penting demi menjaga kelancaran arus barang dan logistik lintas provinsi.

Pemasangan jembatan Bailey juga tengah dilakukan pada Jembatan Krueng Beutong (panjang 30 meter) yang menghubungkan ruas jalan antara Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Lhok Seumot–Jeuram. Berfungsinya jembatan ini nantinya akan membuka akses alat berat menuju ruas Genting Gerbang–Celala–Takengon, sehingga penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara menyeluruh.

Seluruh pekerjaan instalasi jembatan darurat ini dilaksanakan melalui sinergi antara Kementerian PU, personel TNI dari satuan Yonzipur, serta kontraktor BUMN Karya, seperti PT Adhi Karya. Jembatan Bailey yang dipasang memiliki spesifikasi kapasitas hingga 40 ton, sehingga mampu menopang kendaraan logistik dan alat berat.

Dengan tersambungnya kembali lima jembatan utama di jalur Pidie–Takengon dan Banda Aceh–Medan ini, Kementerian PU optimis aktivitas warga dapat segera normal kembali dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana dapat berjalan lancar.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES