Bogor – PT Riset Perkebunan Nusantara melalui Pusat Penelitian Karet, sebagai salah satu entitas PTPN Group menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) “Relaksasi Regulasi Penyediaan Benih Karet” di Gedung Aula Hevea 1 PT RPN, Bogor, Kamis (13/8). Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, peneliti, akademisi, pelaku usaha, produsen benih, serta pemangku kepentingan perbenihan dalam membahas tantangan penyediaan benih karet unggul di Indonesia.

Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, lembaga riset, perusahaan perkebunan, produsen benih, asosiasi petani, akademisi, peneliti, dan para ahli karet untuk membahas persoalan ketersediaan benih unggul serta kebutuhan penyesuaian regulasi perbenihan tanaman karet.

Dalam sambutannya, Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, Iman Yani Harahap menekankan pentingnya forum lintas pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan penyediaan bahan tanam karet.“Kita perlu memastikan regulasi perbenihan tetap menjadi instrumen untuk menjaga kualitas bahan tanam, namun pada saat yang sama mampu menjawab dinamika dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.”

Ia juga menambahkan bahwa relaksasi regulasi perlu dilakukan secara terukur dan berbasis kajian sehingga tidak mengurangi standar mutu bahan tanam. “Relaksasi bukan berarti menurunkan standar. Yang kita dorong adalah regulasi yang lebih adaptif, tetap berbasis kajian ilmiah, dan memberikan kepastian bagi penyediaan benih karet unggul.”

Salah satu tantangan yang disoroti dalam forum adalah semakin terbatasnya keberadaan blok penghasil biji yang telah ditetapkan. Sebagian sumber biji mengalami penurunan produktivitas, perubahan kondisi tanaman, bahkan perubahan fungsi menjadi kebun komoditas lain. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pasokan biji batang bawah tidak mampu mengimbangi kebutuhan bahan tanam, terutama ketika permintaan benih meningkat.

Hingga saat ini, penyediaan bahan tanam karet unggul masih banyak dilakukan melalui perbanyakan vegetatif menggunakan metode okulasi. Metode tersebut membutuhkan batang bawah yang berasal dari biji. Sejumlah metode alternatif, seperti sambung, cangkok stek, dan microcutting, juga telah dicoba untuk dikembangkan. Namun, penerapannya masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan didorong untuk mendiskusikan kembali persyaratan yang masih relevan, persyaratan yang perlu disesuaikan, serta mekanisme pengawasan yang tetap harus dipertahankan apabila dilakukan relaksasi terhadap sumber biji batang bawah. Diskusi juga menegaskan bahwa perubahan regulasi harus tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. Setiap bentuk relaksasi perlu memiliki dasar teknis, mekanisme pengawasan, serta parameter mutu yang jelas.

Bagi PT RPN, forum ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem perbenihan karet nasional yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil FGD diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menjaga kualitas bahan tanam sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan benih karet nasional.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES