Jakarta, Desember 2025 – Menteri Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa seluruh jajaran kementerian terus disiagakan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Percepatan pemulihan konektivitas serta layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah dapat segera kembali normal.

Hal tersebut disampaikan Menteri PU, Dody, dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan pascabencana Sumatera yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menteri Dody mengungkapkan, Kementerian PU terus mengakselerasi penanganan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tanggap darurat ini dilakukan secara lintas sektor yang meliputi bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.

“Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, Kementerian PU telah menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak,” ujar Menteri Dody.

Pada bidang Bina Marga, fokus utama penanganan adalah pemulihan jalan dan jembatan nasional yang terputus. Menteri Dody memaparkan progres signifikan di tiga provinsi terdampak. Di Aceh, dari total 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas kini telah fungsional kembali. Sisanya masih dalam tahap perbaikan intensif dan pemasangan jembatan bailey.

Sementara itu, di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi normal. Progres positif juga terlihat di Sumatera Barat, di mana 29 dari 30 ruas jalan nasional yang terdampak sudah dapat dilalui kendaraan. Kementerian PU menargetkan seluruh ruas jalan tersebut pulih sepenuhnya sebelum akhir Desember 2025.

Selain konektivitas, Kementerian PU juga bergerak memulihkan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air. Langkah yang dilakukan meliputi normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Berdasarkan data lapangan, luasan lahan irigasi yang terdampak bencana cukup masif, yakni mencapai 108.622 hektare di Aceh, 101.822 hektare di Sumatera Utara, dan 84.971 hektare di Sumatera Barat. Penanganan darurat dan rehabilitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan suplai air ke lahan pertanian kembali lancar untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, bidang Cipta Karya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak. Kementerian PU telah menangani lebih dari 170 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan ratusan sarana sanitasi. Bantuan sarana pendukung juga terus dikirimkan ke 20 kabupaten/kota terdampak, antara lain berupa mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, hingga Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile.

Menutup keterangannya, Menteri Dody memastikan bahwa sinergi lintas instansi akan terus diperkuat. Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, BUMN, dan masyarakat setempat hingga seluruh infrastruktur terdampak tertangani secara menyeluruh.

“Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak” dalam menjalankan ASTACITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES