JAKARTA 1 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara bertahap terus mempercepat penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki kualitas jalan daerah, memperkuat rantai pasok nasional di sektor pangan. Program ini juga melibatkan puluhan ribu tenaga kerja lokal.

Menteri PU,
Dody Hanggodo, mengatakan bahwa fokus penanganan IJD tahun 2025 tidak hanya
untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga untuk memastikan akses
transportasi menuju sentra-sentra produksi pangan menjadi lebih lancar dan
efisien.

“Inpres
Jalan Daerah sesuai arahan Bapak Presiden untuk difokuskan men-support
ketahanan pangan. Jadi memang tematiknya tahun ini lebih-lebih ke ketahanan
pangan,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, program IJD 2025 dilaksanakan
secara bertahap. Tahap 1 mencakup 234 kegiatan dengan total panjang penanganan
711,02 km jalan dan 148,42 meter jembatan. Pelaksanaan
Tahap 1 ini telah melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal.

Sementara itu, IJD Tahap 2 terdiri dari 193 kegiatan,
yang mencakup 567,73 km jalan dan 6,8 meter jembatan. Tahap kedua ini tercatat
menyerap lebih dari 8.562 tenaga kerja lokal.

Lebih lanjut, Menteri Dody menambahkan bahwa program IJD
tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga dirancang untuk
memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar.

“Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga
membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur jalan yang mantap akan memperlancar
distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan
pusat-pusat ekonomi baru di daerah,” tutur Menteri Dody.

Kehadiran IJD sekaligus menjadi langkah strategis
pemerintah dalam mengurangi backlog (kesenjangan) tingkat kemantapan jalan
di Indonesia. Saat ini, tingkat kemantapan Jalan Nasional
telah mencapai 95,22%, sementara jalan daerah, baik provinsi maupun
kabupaten/kota, masih berada pada angka 69,64%.

Melalui Program IJD, pemerintah berkomitmen memperkecil
kesenjangan tersebut. Lebih dari 70% alokasi program diarahkan untuk mendukung
kawasan pangan nasional. Adapun sisanya difokuskan pada pengembangan sektor
pariwisata, industri, dan transmigrasi.

Diharapkan, peningkatan efisiensi distribusi bahan pangan
dan hasil produksi daerah dapat memperkuat fondasi menuju swasembada pangan
nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh
wilayah Indonesia.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak