JAKARTA (29/07) – Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menyoroti kembalinya golden share (saham istimewa) sebagai instrumen kebijakan strategis bagi negara di era kapitalisme modern. Hal ini ditegaskan oleh keputusan bersejarah Amerika Serikat (AS) dalam proses akuisisi US Steel oleh Nippon Steel Jepang.

Menurut Widodo, langkah AS ini menandai lahirnya
sebuah era baru di mana negara tidak lagi hanya bertindak sebagai wasit, tetapi
masuk ke arena sebagai pemain aktif untuk menetapkan arah dan batasan bagi
korporasi demi kepentingan nasional.

“Kebijakan ini menunjukkan bahwa bahkan
negara kampiun pasar bebas sekalipun kini bersedia menggunakan instrumen
kontrol langsung ketika kedaulatan industri nasional dipertaruhkan,” kata
Widodo Setiadharmaji. “Dengan demikian, golden share telah
bertransformasi menjadi alat strategis utama dalam kapitalisme modern.”

Instrumen golden share dalam
akuisisi US Steel tertuang dalam kerangka hukum mengikat bernama National
Security Agreement (NSA). Berdasarkan dokumen resmi yang
diumumkan pada 18 Juni 2025, NSA memberikan kekuasaan substantif kepada
Presiden AS untuk memveto berbagai keputusan strategis, termasuk:

Perubahan
atau pengurangan komitmen investasi yang disepakati.Pemindahan
kantor pusat atau relokasi fasilitas produksi ke luar negeri.Penutupan
fasilitas produksi baja yang dianggap vital di AS.

Selain itu, Nippon Steel juga diwajibkan
berinvestasi US$11 miliar hingga 2028, dan US Steel akan tetap berbadan hukum
AS dengan kantor pusat di Pittsburgh.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/KS Group yang
dipimpin oleh Akbar Djohan sebagai Direktur Utama dimana sebagai BUMN selain
sebagai entitas bisnis juga bekerja meningkatkan ekonomi rakyat. KS Group melihat
kebijakan ini sebagai pergeseran paradigmatik yang dipicu oleh meningkatnya
ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.  “Penerbitan golden share ini
adalah yang pertama dalam sejarah industri modern AS, negara yang sangat
menjunjung prinsip pasar bebas,” ungkap Widodo.

Fenomena ini, menurutnya, lahir dari konsensus
bipartisan langka antara Presiden Joe Biden dan Donald Trump yang sama-sama
memandang US Steel sebagai aset vital bagi pertahanan dan keamanan
nasional. Dengan ini, AS secara terbuka mengadopsi instrumen yang selama
ini lebih identik dengan negara seperti Tiongkok, India, bahkan Inggris dan
Jepang pada awal industrialisasinya.

Widodo Setiadharmaji menyimpulkan bahwa kasus US
Steel menjadi bukti sahih bahwa untuk melindungi sektor-sektor vital, termasuk
industri baja, negara-negara paling liberal sekalipun kini merumuskan ulang
cara mereka menjaga kedaulatan ekonominya.

“Golden share telah resmi menjadi
senjata pilihan dalam arsenal kebijakan mereka, sebuah tren yang patut
dicermati oleh Indonesia dalam menjaga industri strategisnya,” pungkas Widodo
Setiadharmaji. (***)