JAKARTA, 3 Februari 2026 \u2013 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh secara berkelanjutan. Seiring dengan penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan, Kementerian PU memastikan infrastruktur dasar\u2014mulai dari konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian segera berfungsi optimal demi mendukung pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.<\/p>\n
Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status transisi dari
\nmasa tanggap darurat ke masa pemulihan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor
\n300.2\/69\/2026 yang berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini
\nmenjadi landasan baru bagi percepatan penanganan dampak bencana di 14
\nkabupaten\/kota terdampak, yaitu Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe,
\nBireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh
\nSingkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar.<\/p>\n
Terkait hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa
\nKementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam setiap
\ntahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi.<\/p>\n
\u201cKami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di
\nAceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur
\nkonektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik
\nsegera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,\u201d ujar Menteri Dody.<\/p>\n
Berdasarkan data hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB,
\nKementerian PU telah berhasil melakukan upaya pembersihan lumpur dan material
\nbencana di 203 lokasi di Aceh, antara lain pada fasilitas umum, perkantoran,
\nsekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 103 lokasi
\ntelah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses
\npengerjaan intensif.<\/p>\n
Dalam upaya pemulihan lingkungan, Kementerian PU juga telah
\nmembersihkan dan mengangkut lebih dari 698 ton sampah serta lumpur sisa bencana
\ndari kawasan permukiman hingga akses jalan utama. Penanganan ini dibarengi
\ndengan peningkatan layanan pada 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan 10
\nInstalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang kini dalam tahap pelaksanaan.<\/p>\n
Pada sektor konektivitas, Kementerian PU berhasil memulihkan akses
\ndi 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sehingga seluruhnya kini telah
\nfungsional, termasuk dua ruas yang dialihkan melalui jalur alternatif.
\nPenanganan jembatan juga menunjukkan progres signifikan; dari 16 jembatan
\nnasional yang sempat terputus, seluruhnya kini sudah fungsional. Sebagian
\njembatan ditangani menggunakan Jembatan Bailey, sementara 8 jembatan sedang
\ndalam proses pembangunan permanen.<\/p>\n
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih jangka panjang, Kementerian
\nPU menangani 71 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten\/kota dengan
\ntotal kapasitas 2.177 liter\/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah beroperasi
\nkembali dengan kapasitas layanan 1.595 liter\/detik. Selain itu, pembangunan
\nsumur bor terus dikebut; dari target 24 sumur bor air dalam, 10 unit telah
\nrampung dan 14 unit lainnya masih dalam pengerjaan, ditambah dengan pembangunan
\nsumur bor dangkal untuk masyarakat.<\/p>\n
Selama masa transisi, Kementerian PU tetap menyiagakan layanan
\nsarana prasarana darurat. Sebanyak 301 unit sarana air bersih dan sanitasi
\ntelah dikerahkan, terdiri dari 15 Instalasi Pengolahan Air (IPA)\u00a0Mobile<\/i>,
\n17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 4 unit IPA\u00a0Reverse Osmosis<\/i>\u00a0(RO),
\n49 toilet portabel, 30 toilet darurat, dan 46 toren air.<\/p>\n
Terkait penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak,
\nKementerian PU membangun Hunian Sementara (Huntara) di 11 lokasi yang tersebar
\ndi 4 kabupaten. Fasilitas ini ditargetkan menampung 972 Kepala Keluarga (KK).
\nSaat ini, progres fisik di beberapa lokasi telah mencapai 100%, di mana 84 KK
\nsudah mulai menempati hunian tersebut, sementara lokasi lainnya masih dalam
\ntahap konstruksi bertahap.<\/p>\n
Guna memastikan percepatan penanganan, Kementerian PU masih
\nmenyiagakan 815 personel di lapangan, yang terdiri dari 355 personel internal
\nPU dan 460 personel BUMN, dengan dukungan 581 personel TNI serta partisipasi
\naktif masyarakat.<\/p>\n
Operasional di lapangan didukung oleh alat berat sebanyak 1.044
\nunit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN) serta ketersediaan 2.447 unit
\nbahan kebencanaan, termasuk\u00a0geobag<\/i>,\u00a0aramco<\/i>, dan\u00a0steel
\nsheet pile<\/i>.<\/p>\n
Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
\ndan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan fase transisi menuju
\nrehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.<\/p>\n
Program kerja
\nini merupakan bagian dari \u201cSetahun Bekerja, Bergerak – Berdampak\u201d dalam
\nmenjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat<\/p>\n
#SetahunBerdampak<\/p>\n