Jakarta, 27 Januari 2026 – Rencana Pemerintah Tiongkok untuk kembali menerapkan rezim lisensi ekspor baja mulai Januari 2026 menjadi perhatian serius pasar baja global. Kebijakan ini hadir bersamaan dengan penegasan pengendalian output crude steel sepanjang Rencana Lima Tahun ke-15 (2026\u20132030), di tengah masih lemahnya permintaan domestik Tiongkok dan lonjakan ekspor baja yang memicu tekanan harga serta friksi dagang internasional.<\/p>\n
Pengamat Industri
\nBaja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, Steel & Mining Insights menilai
\nkebijakan tersebut tidak dapat dibaca sebagai pengetatan pasokan secara
\notomatis. \u201cLisensi ekspor bukanlah kuota. Tanpa pembatasan volume yang
\neksplisit, kebijakan ini lebih berfungsi sebagai kontrol administratif dan
\nkualitas, bukan instrumen struktural untuk mengurangi kelebihan pasokan
\nglobal,\u201d tulis Widodo dalam analisisnya pada laman SM Insights.<\/p>\n
Optimisme Pasar yang Masih
\nDibayangi Ketidakpastian<\/b>\u00a0<\/p>\n
Widodo
\nmenjelaskan, sebagian pelaku pasar berharap lisensi ekspor dapat menekan
\npraktik ekspor agresif berharga rendah dari Tiongkok. Namun secara fundamental,
\nkelebihan kapasitas baja global yang telah melampaui 600 juta ton membuat
\ntekanan struktural tetap tinggi. Dalam kondisi tersebut, perubahan kebijakan
\nTiongkok lebih tepat dibaca sebagai perubahan struktur risiko, bukan solusi
\nmenyeluruh bagi pasar baja dunia.<\/p>\n
Widodo
\njuga menyoroti kontras tajam antara Indonesia dan negara lain dalam penggunaan
\ninstrumen perlindungan perdagangan. Saat negara-negara utama seperti Amerika
\nSerikat, Uni Eropa, India, hingga negara-negara ASEAN secara aktif menerapkan
\npuluhan hingga ratusan trade remedies, Indonesia saat ini hanya memiliki lima
\ninstrumen aktif di sektor baja.<\/p>\n
\u201cKondisi
\nini menjadikan Indonesia salah satu pasar paling terbuka dan paling rentan
\nterhadap limpahan surplus baja global, terutama jika kebijakan Tiongkok tidak
\nbenar-benar menurunkan volume ekspor,\u201d tegas Widodo.<\/p>\n
Momentum
\n<\/b>Kedaulatan Industri Baja Nasional<\/b><\/p>\n
Menanggapi
\ndinamika tersebut, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk \/ Krakatau Steel
\nGroup (IDX: KRAS) memandang
\nkebijakan Beijing sebagai sinyal penting yang harus disikapi secara cermat dan
\nstrategis. Perseroan menilai bahwa perubahan kebijakan global justru memperkuat
\nurgensi penguatan industri baja nasional melalui kebijakan yang sejalan dengan
\npraktik global dan kepentingan nasional.<\/p>\n
Direktur
\nUtama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menegaskan bahwa
\nIndonesia tidak perlu ragu dalam melindungi industri strategisnya.<\/p>\n
\u201cKebijakan
\nglobal tidak bisa kita kendalikan, tetapi desain kebijakan nasional sepenuhnya
\nberada di tangan kita. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat
\nindustri baja nasional secara berkelanjutan,\u201d tutup Dr. Akbar Djohan, yang juga
\nmenjabat sebagai Chairman Indonesia Iron & Steel Industry Association
\n(IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI\/ILFA).<\/p>\n
Perseroan memandang penguatan kebijakan baja
\nnasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo
\nSubianto, khususnya
\ndalam membangun kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur, dan
\nmenjaga ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan yang terarah dan selektif dinilai
\npenting agar perlindungan pasar domestik berjalan beriringan dengan pengamanan
\npasokan bahan baku strategis bagi industri hilir.<\/p>\n