Medan, 1 Desember 2025 – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan
\nIndonesia (Persero) yang mengelola operasional terminal nonpetikemas,
\nmenyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Fraud bersama Bidang Investigasi
\nBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kegiatan ini digelar
\npada Senin (01\/12) di Grha Pelindo, Medan sebagai upaya memperkuat budaya
\nintegritas dan pengawasan di lingkungan perusahaan.<\/p>\n
Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan
\ndan meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan (fraud) di lingkungan
\nperusahaan, Pelindo Multi Terminal menyelenggarakan rangkaian kegiatan
\nsosialisasi pengendalian fraud yang berlangsung pada 1\u20135 Desember 2025.<\/p>\n
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh
\ninsan perusahaan untuk memahami risiko, meningkatkan kewaspadaan, serta
\nmemperbaiki tata kelola secara berkelanjutan. Dukungan ini juga menjadi bagian
\ndari komitmen perusahaan dalam memastikan setiap aktivitas operasional maupun
\nrencana investasi dijalankan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada
\npeningkatan kinerja perusahaan.<\/p>\n
\u201cKegiatan ini sangat penting karena pengendalian fraud bukan
\nhanya tanggung jawab satu unit, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama.
\nKetika terdapat indikasi atau potensi risiko, penyampaiannya harus dilakukan
\nsejak awal agar dapat segera ditangani. Melalui pendampingan BPKP, kami
\nberharap seluruh jajaran\u2014mulai dari manajemen hingga unit di tingkat
\nbranch\u2014dapat memahami risiko secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi
\nwawasan tetapi juga dari aspek implementasi, ” ujar Direktur Keuangan dan
\nManajemen Risiko Pelindo Multi Terminal, Yoni Setiawan.<\/p>\n
Untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung
\npengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat, kegiatan sosialisasi ini juga
\nmembahas pentingnya Fraud Risk Assessment (FRA). Melalui FRA, perusahaan dapat
\nmengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko kecurangan sehingga
\ndampaknya terhadap operasional, strategi, maupun investasi dapat diminimalkan.
\nPendekatan ini membantu perusahaan menjaga keandalan proses bisnis, mendorong
\npengambilan keputusan yang lebih tepat, serta memastikan setiap rencana dan
\nprogram kerja memberikan manfaat optimal bagi perusahaan.<\/p>\n
\u201cMelakukan penilaian risiko fraud bukan hanya kewajiban,
\ntetapi kebutuhan strategis bagi perusahaan. Dengan memahami risiko secara
\nkomprehensif, kita dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat agar
\npotensi kecurangan tidak terjadi dan keputusan bisnis tidak meleset dari
\nsasaran. Banyak kasus menunjukkan bahwa investasi atau program yang niatnya
\ningin memberi nilai tambah justru berujung merugikan karena risiko tidak
\ndianalisis sejak awal. Melalui FRA, kelemahan-kelemahan tersebut dapat
\ndiidentifikasi sejak dini sehingga perusahaan dapat menetapkan mitigasi yang
\nefektif,\u201d ujar I Ketut Harsa, perwakilan Bidang Investigasi BPKP Pusat.<\/p>\n
<\/p>\n
Kegiatan ini dirangkai dengan sesi Focus Group Discussion
\n(FGD) bersama seluruh divisi di lingkungan perusahaan. Kegiatan ini bertujuan
\nuntuk menggali dan mengidentifikasi potensi risiko kecurangan secara lebih
\nmendalam dari perspektif masing-masing unit kerja. Melalui FGD ini, diharapkan
\npemetaan risiko dapat dilakukan secara komprehensif sehingga langkah pengendalian
\nyang disusun perusahaan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencegah
\nterjadinya fraud.<\/p>\n
Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, perusahaan berharap
\npenerapan pengendalian fraud dan penilaian risiko dapat semakin optimal
\nsehingga perusahaan mampu menjalankan operasional secara berintegritas serta
\nmendukung terciptanya tata kelola yang semakin kuat dan berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Medan, 1 Desember 2025 – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mengelola operasional terminal nonpetikemas, menyelenggarakan Sosialisasi Pengendalian Fraud bersama Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":36264,"comment_status":"close","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-36262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36262"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36262\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36263,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36262\/revisions\/36263"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36264"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}