{"id":36085,"date":"2025-11-29T16:07:48","date_gmt":"2025-11-29T07:07:48","guid":{"rendered":"https:\/\/asianicinsights.com\/?p=36085"},"modified":"2025-11-29T16:45:56","modified_gmt":"2025-11-29T07:45:56","slug":"pajak-di-indonesia-melambung-kekhawatiran-intervensi-kebijakan-china-dalam-perkembangan-ekonomi-sosial-dan-politik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asianicinsights.com\/?p=36085","title":{"rendered":"Pajak di Indonesia Melambung: Kekhawatiran Intervensi Kebijakan China dalam Perkembangan Ekonomi, Sosial, dan Politik"},"content":{"rendered":"<p>Kenaikan beban pajak yang dirasakan masyarakat Indonesia mendapat sorotan dari Nusantara Institute for Fiscal &amp; Geopolitical Studies (NIFGS), yang menilai tekanan fiskal pemerintah semakin terkait dengan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, mulai dari utang infrastruktur hingga dominasi industri dan banjir impor murah. Analis NIFGS, Firman Arifianto, mengaitkan kondisi ini dengan teori Ibn Khaldun bahwa negara dalam tekanan cenderung menaikkan pajak secara berlebihan dan membebani masyarakat. NIFGS memperingatkan bahwa situasi ini dapat berdampak pada stabilitas sosial\u2013politik dan menyerukan reformasi struktural, termasuk peninjauan utang luar negeri dan penguatan industri nasional.<\/p>\n<p>Solo \u2013 Kenaikan beban pajak yang dirasakan masyarakat dalam<br \/>\nbeberapa tahun terakhir kembali memunculkan perdebatan mengenai arah kebijakan<br \/>\nfiskal Indonesia. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kapasitas penerimaan<br \/>\nnegara, sejumlah pakar menilai bahwa kebijakan pajak Indonesia kini berada pada<br \/>\ntitik yang mengkhawatirkan, terutama terkait pengaruh eksternal dari Tiongkok<br \/>\n(China) dalam lanskap ekonomi nasional.<\/p>\n<p>Dalam laporan analitis terbaru bertajuk <i>\u201cPerpajakan di Indonesia<br \/>\ndan Relevansi Teori Fiskal Ibn Khaldun: Perspektif Kritis dan Implikasi<br \/>\nGeopolitik\u201d<\/i>, penulis dan editor Firman Arifianto menegaskan bahwa dinamika<br \/>\nekonomi-politik Indonesia semakin menunjukkan pola ketergantungan yang<br \/>\nsignifikan terhadap modal dan investasi Tiongkok. Kondisi tersebut, menurutnya,<br \/>\nmemiliki implikasi langsung terhadap tekanan fiskal dan keputusan pemerintah<br \/>\nmenaikkan pajak yang kini banyak dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah.<\/p>\n<p>\u201cKenaikan pajak yang tidak wajar harus dilihat dalam konteks<br \/>\ngeopolitik dan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok,\u201d \u2014 Firman Arifianto,<br \/>\nEditor &amp; Analis Kebijakan Fiskal<\/p>\n<p>Firman menjelaskan bahwa berdasarkan data lapangan dan kondisi<br \/>\nmakro ekonomi saat ini, terdapat gejala jelas bahwa beban fiskal Indonesia<br \/>\nmeningkat seiring meningkatnya eksposur utang bilateral, aliran investasi<br \/>\nindustri, serta operasi perusahaan-perusahaan besar asal Tiongkok di sektor<br \/>\nstrategis\u2014mulai dari nikel, energi, hingga infrastruktur transportasi.<\/p>\n<p>\u201cJika struktur ekonomi nasional rapuh dan terlalu bergantung pada<br \/>\nmodal asing, terutama Tiongkok, maka negara berada pada posisi tertekan. Dalam<br \/>\nsituasi seperti itu, kecenderungan pemerintah untuk menutup kekurangan anggaran<br \/>\ndengan menaikkan pajak menjadi sangat tinggi,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p><b>Pengaruh Ekonomi Tiongkok dan Dampaknya pada Pajak<\/b><\/p>\n<p>Menurut analisis dalam laporan tersebut, sedikitnya terdapat empat<br \/>\nkanal utama yang menyebabkan kebijakan pajak Indonesia menjadi semakin agresif<br \/>\ndan cenderung membebani kelompok berpenghasilan rendah:<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nEksposur<br \/>\nUtang Infrastruktur yang Tinggi<\/p>\n<p>Proyek-proyek strategis berbasis pinjaman Tiongkok dinilai memiliki<br \/>\nbunga dan klausul kontrak yang tidak transparan. Kewajiban pembayaran jangka<br \/>\npanjang ini mempersempit ruang fiskal pemerintah.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nEkstraksi<br \/>\nSumber Daya Alam<\/p>\n<p>Operasi tambang yang dikuasai perusahaan Tiongkok juga disorot<br \/>\nkarena minim kontribusi pajak, penggunaan skema transfer pricing, serta<br \/>\nkerusakan lingkungan yang justru memerlukan biaya negara untuk pemulihan. <\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nDominasi<br \/>\nIndustri dan Tenaga Kerja Asing<\/p>\n<p>Kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay disebut membuka<br \/>\nlapangan kerja, namun sebagian besar nilai tambah dan keuntungan diekspor<br \/>\nkembali ke luar negeri.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nProduk<br \/>\nImpor Murah yang Menggerus Industri Lokal<\/p>\n<p>Masuknya banjir barang impor China menekan UMKM dan industri<br \/>\nnasional, menyebabkan basis pajak domestik melemah.<\/p>\n<p><b>Ibn Khaldun: Pajak Tinggi adalah Tanda Negara Sedang Tertekan<\/b><\/p>\n<p>Firman juga mengaitkan kondisi ini dengan teori fiskal Ibn Khaldun<br \/>\nyang menyebutkan:Ketika negara tertekan dan kehilangan kemandirian, pajak akan<br \/>\ndinaikkan secara berlebihan, dan beban tersebut pada akhirnya merusak<br \/>\nproduktivitas masyarakat.<\/p>\n<p>Ia menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam pola yang serupa:<br \/>\npajak meningkat, namun beban tersebut justru jatuh pada kelompok rentan dan<br \/>\nkelas menengah ke bawah\u2014alih-alih pada konglomerasi besar yang diduga menikmati<br \/>\nberbagai kelonggaran fiskal.<\/p>\n<p><b>Alarm Serius bagi Stabilitas Sosial dan Politik<\/b><\/p>\n<p>Kenaikan pajak yang tidak moderat, menurut laporan tersebut,<br \/>\nmemiliki dampak tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada:<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nStabilitas<br \/>\nsosial, karena beban biaya hidup meningkat.<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nKetidakpuasan<br \/>\npublik, terutama terkait ketimpangan kebijakan fiskal.<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nKerentanan<br \/>\npolitik, ketika sektor strategis terlalu dipengaruhi kekuatan ekonomi asing.<\/p>\n<p>Firman mengingatkan bahwa jika pola ini terus berlanjut, Indonesia<br \/>\nberpotensi masuk ke fase \u201ckemunduran fiskal\u201d sebagaimana digambarkan Ibn<br \/>\nKhaldun\u2014di mana pajak yang berlebihan justru mematikan aktivitas ekonomi dan<br \/>\nmemperburuk kepercayaan publik.<\/p>\n<p><b>Seruan untuk Reformasi dan Kedaulatan Fiskal<\/b><\/p>\n<p>Sebagai penutup, Firman menyerukan perlunya langkah berani untuk<br \/>\nmengurangi ketergantungan ekonomi pada Tiongkok serta memperbaiki tata kelola<br \/>\npajak nasional. Ia menekankan tiga agenda utama:<\/p>\n<p>\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nMengembalikan<br \/>\nkedaulatan fiskal Indonesia melalui peninjauan ulang kontrak dan utang luar<br \/>\nnegeri.<\/p>\n<p>\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nMendistribusikan<br \/>\nbeban pajak secara adil, terutama kepada korporasi besar dan sektor ekstraktif.<\/p>\n<p>\u2022\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<br \/>\nMemperkuat<br \/>\nindustri nasional dan UMKM, agar basis pajak domestik tidak terus melemah.<\/p>\n<p>\u201cTanpa reformasi struktural, Indonesia akan terus berada dalam<br \/>\nlingkaran ketergantungan dan tekanan fiskal. Dampaknya sudah dirasakan hari ini<br \/>\noleh jutaan masyarakat berpenghasilan rendah yang terbebani pajak,\u201d \u2014 Firman<br \/>\nArifianto <\/p>\n<p>(Red.)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kenaikan beban pajak yang dirasakan masyarakat Indonesia mendapat sorotan dari Nusantara Institute for Fiscal &amp; Geopolitical Studies (NIFGS), yang menilai tekanan fiskal pemerintah semakin terkait dengan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok,&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":36087,"comment_status":"close","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-36085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=36085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36086,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/36085\/revisions\/36086"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/36087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=36085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=36085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/asianicinsights.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=36085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}