Jakarta, 30 Oktober 2025 – Maraknya insiden kegagalan struktur seperti tumbangnya gedung dan struktur konstruksi lainnya menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan publik. Investigasi seringkali mengungkap akar masalahnya: penggunaan baja tidak standar atau “baja banci” yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana peruntukannya baik dari segi kekuatan maupun ukuran. Menjawab tantangan ini, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group sebagai industri baja nasional terintegrasi, menegaskan kembali komitmen tingginya untuk menyediakan baja berkualitas sebagai fondasi kemajuan dan ketahanan Indonesia.

Baja adalah simbol kemajuan teknologi dan
fondasi pembangunan bangsa, yang menyangga hampir setiap aspek infrastruktur
modern. Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto,
khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan industri
strategis, Krakatau Steel berperan sebagai penjaga utama kualitas baja
nasional. Setiap produknya tidak hanya memenuhi Standar Nasional Indonesia
(SNI) dan standar internasional, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan publik
dan ketahanan infrastruktur.

“Krakatau Steel Group hadir bukan hanya
sebagai produsen baja, tetapi sebagai penjaga kualitas dan kemandirian industri
strategis Indonesia. Kami meyakini bahwa dengan baja yang kuat, kita membangun
fondasi peradaban yang tangguh, mandiri, dan berdaulat untuk masa depan bangsa,”
tegas Akbar Djohan, Direktur Utama Krakatau Steel Group yang juga menjabat sebagai Chairman ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) serta
Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association).

Ancaman
“Baja Banci” dan Komitmen terhadap Kualitas

Peredaran
“baja banci”—baja dengan spesifikasi di bawah standar—merupakan ancaman serius.
Baja ini mungkin murah di harga, tetapi mahal dalam risiko, mengancam nyawa dan
keamanan asset. Krakatau Steel Group secara konsisten menolak praktik ini dan
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk hanya menggunakan baja
bersertifikasi resmi.

“Kami
siap menjadi mitra terpercaya dalam memberikan pendampingan teknis terkait
pilihan material baja berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia yang
berkelanjutan,” tambah Akbar Djohan.

Dukungan
Penuh dari Pengamat dan Legislator

Komitmen
Krakatau Steel Group ini mendapat dukungan luas dari pengamat kebijakan dan
anggota legislatif.

Widodo
Setiadharmaji, Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, menekankan pentingnya
kebijakan yang adaptif untuk mendukung industri domestik. “Kuota impor bukan
semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja
Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing. Sinergi antara Krakatau
Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju
kemandirian industri nasional,” jelas Widodo.

Dukungan
kuat juga datang dari Komisi VII DPR RI. Lamhot Sinaga, Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian menyeluruh
untuk masalah Krakatau Steel. “Kalau hanya Panja, ruang lingkupnya terbatas.
Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian,
Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan. Kami mendorong pembentukan
Pansus untuk menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ujar
Lamhot.

Selaras
dengan itu, Komisi VI DPR RI juga memberikan dukungan
nyata. Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menyatakan,
“Semua anggota Komisi VI DPR RI mendukung upaya perbaikan untuk Krakatau Steel
sebagai industri baja nasional ini bisa lebih maju lagi, dan ini sangat erat
kaitannya dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang harus terus kita dorong.”
Dukungan ini mencakup percepatan restrukturisasi, pengendalian tata niaga
impor, dan penempatan Krakatau Steel sebagai one-stop service untuk
pembangunan nasional.

Dengan
dukungan dari semua pihak, Krakatau Steel siap melanjutkan peran strategisnya
dalam membangun Indonesia yang tangguh, dimulai dari fondasi baja yang kuat,
aman, dan andal.