Jakarta (14/10) – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group menyambut positif momentum kerja sama antara POSCO Holdings dan Tsingshan Group yang membangun fasilitas produksi stainless steel di Morowali sebagai pertanda babak baru bagi strategis Indonesia. Bagi Krakatau Steel, langkah ini menjadi penanda ¬penting untuk menata ulang arah hilirisasi nasional agar tidak berhenti di tahap smelter, namun berlanjut hingga kepada manufaktur yang berdaulat.

Menurut
pengamat industri baja dan pertambangan, Widodo Setiadharmaji, hilirisasi nikel telah membawa kemajuan besar
bagi industri nasional, namun tahap perkembangannya masih menyisakan ruang
untuk penyempurnaan dalam membangun arsitektur industri yang lebih utuh dan
berkelanjutan. Ekspansi investasi memang berhasil meningkatkan kapasitas
produksi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi
nilai tambah yang tercipta belum sepenuhnya tertanam di dalam negeri.

“Penguatan peran negara menjadi penting agar
hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan volume produksi, melainkan
berkembang menjadi sarana membangun kapabilitas industri nasional secara
berkelanjutan,” ujar Widodo.

Direktur Utama PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menyatakan komitmennya
dalam membawa Krakatau Steel sebagai industri strategis nasional dalam hal
percepatan hilirisasi.

Menata Langkah Perlindungan Industri
Baja

Selain penguatan
hilirisasi, Widodo Setiadharmaji menekankan pentingnya kebijakan kuota impor
yang adaptif dan berpihak pada industri domestik. Kebijakan ini menjadi
instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan daya
saing produsen nasional. Dengan pengelolaan impor yang terukur, industri baja
nasional dapat bertumbuh tanpa ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri.
Adapun dampak yang tak kalah pentingnya dari kebijakan kuota impor yang terukur
adalah sebagai katalisator
Asta Cita Presiden RI
Prabowo Subianto, khususnya dalam misi hilirisasi, industrialisasi, dan
kemandirian ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan
bangsa yang absolut.

Widodo Setiadharmaji
juga menambahkan
bahwa arah kebijakan seperti ini menjadi pilar baru bagi Indonesia dalam pembangunan economic
security. Hal tersebut menjadi sangat penting sebagai instrumen
kepentingan nasional dalam melindungi industri strategis yang dimilikinya.

“Kuota impor bukan
semata pembatasan, tetapi instrumen pengendalian agar struktur industri baja
Indonesia bisa tumbuh berdaulat dan berdaya saing. Sinergi antara Krakatau
Steel Group, Danantara, dan pelaku hilirisasi nikel adalah fondasi menuju
kemandirian industri nasional,” jelas Widodo.

Dengan strategi ini,
diharapkan Krakatau Steel Group segera menjadi penggerak utama transformasi
industri baja Indonesia menuju era kemandirian yang berkelanjutan.

Pemerintah Mendukung Kebangkitan Industri Baja Nasional

Urgensi
terhadap peluang hilirisasi dan perlindungan terhadap industri baja nasional
pun telah sampai pada panggung legislatif. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
beberapa pekan lalu, Komisi
VI DPR RI menyambut positif hingga turut berkomitmen dalam upaya mengembalikan
kedaulatan industri baja nasional. Pihaknya mengakui begitu banyak tantangan
dan peluang yang dihadapkan industri baja di hulu hingga ke hilir yang perlu
diselesaikan bersama, khususnya Krakatau Steel Group yang menjadi tumpuan
industri baja nasional.

Adapun dukungan yang
disetujui oleh Komisi VI DPR RI di antaranya terkait pelaksanaan dan percepatan
restrukturisasi utang dan penyediaan modal kerja oleh Danantara sebesar USD500
juta yang akan diberikan secara bertahap untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku
untuk operasional perusahaan, pengendalian tata niaga impor, percepatan
penerapan instrumen perlindungan pasar baja domestik, pelaksanaan hilirisasi
produk baja melalui sinergi dengan berbagai industri terutama dalam mendukung
Asta Cita, menjadikan Krakatau Steel Group sebagai one stop services
sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Indonesia, hingga mengadakan rapat kerja
atau konsinyering dengan Danantara, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Keuangan, para pelaku industri baja nasional, hingga
industri lainnya yang masih berkaitan dengan upaya penyelamatan industri baja
nasional.

“Semua anggota Komisi VI DPR
RI mendukung upaya perbaikan untuk Krakatau Steel sebagai industri baja
nasional ini bisa lebih maju lagi, dan ini sangat erat kaitannya dengan
kebijakan-kebijakan Pemerintah yang harus terus kita dorong,” jelas Pimpinan
Rapat Dengar Pendapat / Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto.

“Krakatau Steel Group
mendukung penuh arah hilirisasi nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita
hilirisasi Pemerintah.
Keterlibatan
dalam industri stainless bukan hanya langkah bisnis, tetapi juga strategi
jangka panjang untuk memperkuat economic security nasional untuk kemajuan
industri baja di Indonesia,” jelas Akbar Djohan yang juga menjabat sebagai
Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) dan Chairman
ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia).