Jakarta, 21 Agustus 2025 – Program Events & Travel Business BINUS University bekerja sama dengan Cisanggiri Syndicate menyelenggarakan talk show bertajuk “Membangun Desa Melalui Pariwisata” di Kampus BINUS @Senayan. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku desa wisata yang memiliki pengalaman nyata dalam membangun pariwisata berbasis komunitas dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di seluruh nusantara. Namun, tidak semua desa mampu mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat. Banyak desa hanya berstatus desa wisata tanpa memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal. Persoalan ini menjadi penting karena desa sebenarnya menyimpan potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai pasok nasional

Melalui talk show ini, BINUS University ingin mempertegas peran pendidikan tinggi, khususnya program Event & Travel Business, dalam mendukung agenda pembangunan desa wisata berbasis komunitas. Keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu fokus penting: mereka tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga turun langsung ke desa-desa untuk mendampingi masyarakat, mengembangkan produk lokal, dan merancang strategi promosi pariwisata yang kreatif.

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh berpengaruh dalam bidang pariwisata sebagai pembicara utama yaitu Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2020–2024) yang menyampaikan pandangan strategis mengenai pembangunan desa wisata. Diskusi juga diperkuat oleh Dr. Ike Janita Dewi, S.E., M.B.A., Ph.D., dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sekaligus Pengarah Forum Komunikasi Desa Wisata se-DIY, yang memberikan perspektif akademis mengenai manajemen destinasi dan kesejahteraan ekonomi desa. Dari sisi praktik lapangan, Sugeng Handoko, S.T., pengelola Desa Wisata Nglanggeran – Gunung Kidul, berbagi pengalaman nyata dalam mengelola desa wisata yang berkelanjutan. Sementara itu, jalannya diskusi dipandu oleh Ir. Henky Hermantoro, MURP/MPA, pengamat pariwisata yang berperan sebagai moderator untuk menghubungkan pandangan para narasumber.

Dalam sesinya, Dr. H. Sandiaga Uno menekankan perlunya menerapkan konsep 360 dalam pembangunan desa. Konsep ini menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan yang mencakup pariwisata, UMKM lokal, budaya, dan kearifan lokal secara menyeluruh.

“Desa wisata harus menjadi lokomotif untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan konsep 360, pembangunan desa tidak hanya fokus pada wisata, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal, menjaga alam, melestarikan budaya, dan memperkuat kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.” – Dr. H. Sandiaga Uno

Dalam diskusinya, Dr. Ike Janita Dewi menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan desa wisata.

“Banyak mahasiswa yang turun langsung ke desa-desa wisata, belajar sekaligus mendampingi masyarakat. Desa wisata terbukti memiliki dampak ekonomi yang besar terhadap kehidupan warga, bahkan desa bisa berperan sebagai supply chain penting bagi perekonomian nasional.” – Dr. Ike Janita Dewi

Sebagai praktisi yang berhasil menjadikan desanya sebagai salah satu model pembangunan desa wisata berkelanjutan di Indonesia, Sugeng menegaskan bahwa kekuatan desa terletak pada komunitasnya dan potensi lokal yang dimiliki.

“Sejak awal kami membangun Desa Wisata Nglanggeran dengan semangat gotong royong. Desa wisata bukan hanya tempat berkunjung, tetapi juga ruang hidup yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakatnya. Jika dikelola dengan baik, desa mampu menjadi rantai pasok (supply chain) yang mendukung berbagai sektor, dari pertanian, kriya, kuliner, hingga pariwisata berkelanjutan.” – Sugeng Handoko

Acara ini menjadi ruang dialog penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam melihat desa wisata sebagai salah satu kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil diskusi diharapkan menjadi masukan berharga bagi berbagai pihak, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan desa wisata yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.